JAKARTA, AKURATNEWS.co  – Muhaimin Iskandar  (Gus Imin) kembali terpilih menjadi Ketua Umum PKB Periuode 2029-2024 dalam Muktamar VI PKB yang diselenggarakan di Bali, Sabtu (24/8/2024).
Namun terpilihnya Cak Imin konflik ditubuh PKB malah semakin memanas. Terbaru, ratusan warga nahdliyin yang tergabung dalam Brigade Pengawal Mandat Tebuireng (PETIR) mencoba melakukan upaya penguasaan Kantor DPP PKB, yang berada Jalan Raden Saleh Raya. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 22.39, Sabtu (24/8/2024).
Namun aksi ini berhasil dicegah oleh sejumlah aparat kepolisian yang berjaga. Sehingga akhirnya, para demonstran yang dipimpin Koordinator PETIR Syamsuddin Empay ini hanya menggelar aksi dan demonstrasi di depan kantor halaman DPP PKB.
Syamsuddin Empay menuturkan, aksi ini merupakan bentuk kekecewaan warga Nahdhatul Ulama (NU) terhadap prilaku elit DPP PKB yang semakin jauh dari para ulama dan kiai NU.
Mereka menilai, sejak Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB di Ancol Jakarta, 2008 silam, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin mengalami perubahan yang sangat mendasar dan bahkan menyimpang sangat jauh dari desain aslinya.
“Yang paling prinsipil adalah perubahan posisi dan kewenangan Dewan Syura yang tidak lagi berkedudukan sebagai Pimpinan Tertinggi Partai. Melainkan hanya sebagai dewan penjaga garis-garis perjuangan partai,” katanya.
Karena itu, pihaknya mendukung sepenuhnya langkah yang dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk melakukan perbaikan dan pembenahan PKB. Sebagaimana yang diamanat oleh para kiai dan ulama NU dalam pertemuan di Pondok Pesantren Tebuireng, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
“Dalam hal penataan kantor dan seluruh aset milik PKB dialihkan dan dikembalikan ke PBNU. Kami juga mendesak Muhaimin menghentikan segela bentuk rekayasa atas kepemimpinan di PKB,” tegasnya.
Syamsuddin juga meminta Muhaimin menyampaikan secara terbuka dan transparansi laporan keuangan partai. Dari dana subsidi partai, dana Pilpres, dana Pilkada kabupaten-kota, serta iuran anggota DPR. Pihaknya juga mendorong agar kepemimpinan tertinggi di PKB dikembalikan kepada para ulama dan kiai.
Lebih lanjut, Syamsuddin menuturkan, telah terjadi penyimpangan pada sistem permusyawaratan PKB. PKB yang awalnya dirancang sebagai partai politik yang demokratis dan menganut piramida kedaulatan anggota, Ketua Dewan Tanfidz pada setiap tingkat kepengurusan dipilih dari dan oleh peserta musyawarah setelah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Syura terpilih.
Namun sekarang dirombak sedemikian rupa. Sehingga pimpinan partai di tingkat DPW dan DPC tidak lagi dipilih dari dan oleh peserta musyawarah, melainkan ditetapkan secara top-down oleh DPP PKB.
“Muktamar PKB Tahun 2019 menghasilkan AD-ART PKB yang semakin jauh menyimpang dari khitahnya,” katanya.
Dalam Muktamar tersebut, lanjutnya, Ketua Umum DPP PKB dinobatkan sebagai satu-satunya ‘Mandataris Muktamar’. Ini yang membuat kekuasaan di elite PKB semakin terpusat sebab Ketua Umum memiliki kewenangan mengambil tindakan apa saja atas nama menjaga keutuhan organisasi.
“Dia juga berkuasa untuk mengubah struktur, menyusun, mengganti, dan memberhentikan personalia pengurus,” pungkasnya.
Sementara itu, usai terpilih aklamasi, Muhaimin mengatakan, pihak yang mengganggu kedaulatan PKB berarti mengganggu konstitusi negara. Pasalnya, PKB melakukan proses pergantian kepemimpinan melalui AD/ART dan menjalankan prosesnya sesuai Undang-Undang (UU) Partai Politik (Parpol).
“Saya ingin sampaikan, PKB adalah kekuatan yang dijaga oleh konstitusi negara,” ujar Muhaimin dalam pidatonya di penutupan Muktamar ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center, Minggu (25/8/2024).
“Yang mengganggu PKB, berarti mengganggu konstitusi Indonesia, yang merusak independensi PKB berhadapan dengan institusi negara,” tegasnya.
Muhaimin mengaku, proses Muktamar PKB sempat diganggu oleh pihak tak bertanggung jawab. Bahkan, sejumlah preman dikirim untuk menghalangi forum tertinggi PKB itu. “Saya ingin imbau, kalau kalian orang baik, datanglah baik-baik tanpa harus mengirim preman untuk mengganggu,” ujarnya.
Muhaimin mengingatkan, seorang kader Nahdlatul Ulama (NU) semestinya menghadapi persoalan dengan gagah berani. Bukan bersembunyi di balik layar. “Saya ingin sampaikan, tidak ada kader./Ib