JAKARTA, AKURATNEWS.co – Menghadapi kisruh dan maraknya kecurangan yang terjadi dalam sistem zonasi di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), DPR meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengevaluasi dan merubah penerapan sistem zonasi dalam PPDB.

“Untuk mengatasi permasalahan PPDB, Komisi X DPR mendorong Kemendikbudristek untuk mengevaluasi kebijakan PPDB sistem zonasi,” tegas Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR dengan Eselon 1 Kemendikbudristek di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7).

Dorongan tersebut merupakan salah satu kesimpulan rapat menanggapi persoalan dugaan kecurangan dalam PPDB, seperti temuan siswa titipan masuk PPDB yang terungkap dalam investigasi salah satu media nasional serta temuan mengenai pemalsuan data di kartu keluarga.

Komisi X DPR pun memberit tiga pilihan kepada Kemendikbudristek.

“Opsi pertama pemerintah harus menambah sekolah-sekolah negerinya ,” kata Dede.

Ia memberikan catatan perihal opsi pertama ini. Pertama, Penambahan jumlah sekolah negeri membutuhkan aset, lahan dan anggaran yang tidak sedikit. Kedua, Penambahan ini memerlukan waktu yang tidak cepat.

“Dibutuhkan dana Rp 500 triliun dan waktu mungkin lebih dari setahun atau dua tahun,” katanya.

Opsi kedua adalah, pemerintah memberikan penugasan kepada sekolah-sekolah swasta. Opsi kedua ini adalah skema kerja sama antara pemerintah dan swasta. Pemerintah bisa memanfaatkan sekolah-sekolah swasta yang sudah memiliki aset untuk ditingkatkan kualitasnya.

Peningkatan kualitas itu meliputi penambahan guru yang bagus, penambahan biaya operasional dan peningkatan fasilitas sekolah. Selain itu, pemerintah melakukan penyesuaian kepada sekolah-sekolah swasta agar bisa menampung sejumlah siswa di lingkungan sekitar.

“Sekolah swasta yang nanti akan bekerja sama dengan pemerintah adalah sekolah yang sepi peminat dan bukan sekolah elite atau mahal.

“Kita bukan bicara sekolah swasta internasional atau yang mahal,” katanya.

Opsi ketiga yaitu kembali seperti dulu kepada sistem tes atau ujian di sekolah yang menerima siswa-siswi baru.

“Saya pahit-pahit saja, rubah (sistem) PPDB. Judulnya nanti mau kembali ke NEM kek atau kembali ke apa silakan.¬† Tapi kalau sampai tidak berubah, terlalu!” tandas Dede.

Sebelumnya, Dede Yusuf menyoroti proses PPDB jalur zonasi yang setiap tahun bermasalah. Menurut Dede, selalu ada aduan soal kecurangan yang disampaikan ke komisinya setiap pelaksanaan PPDB.

Namun, kata Dede, pemerintah melalui  Kemendikbudristek menyatakan PPDB dengan sistem zonasi masih dibutuhkan. Alasannya, untuk tetap menjaga prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan di daerah-daerah. (NVR)

By Editor2