JAKARTA, AKURATNEWS.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Lembaga antirasuah itu telah memanggil sejumlah pihak yang dinilai mengetahui secara langsung konstruksi dan aliran anggaran proyek prestisius era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa tim penyelidik telah meminta keterangan dari beberapa pihak sebagai bagian dari proses awal pengungkapan kasus ini.
“Dalam penyelidikan perkara terkait KCIC, tim penyelidik melakukan permintaan keterangan dengan mengundang sejumlah pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (31/10).
Menurut Budi, seluruh informasi dan data yang disampaikan para saksi atau pihak terkait akan menjadi bahan penting untuk memetakan potensi pelanggaran hukum dalam proyek bernilai lebih dari Rp100 triliun tersebut.
“Setiap keterangan dan konfirmasi yang diberikan kepada tim akan sangat membantu untuk mengungkap perkara ini. Namun, karena masih tahap penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan detail pihak yang dimintai keterangan,” jelasnya.
Budi memastikan, proses penyelidikan masih terus berjalan. Tim KPK kini fokus menelusuri dugaan adanya mark up atau penggelembungan anggaran dalam beberapa tahap pengerjaan proyek, termasuk pembebasan lahan dan pengadaan komponen impor.
“Kami mengimbau kepada semua pihak yang diundang untuk bersikap kooperatif dan menyampaikan informasi serta data yang dibutuhkan penyelidik,” tegasnya.
Sejauh ini, kata Budi, pihak-pihak yang sudah dipanggil telah menunjukkan itikad baik.
“Mereka kooperatif, dan ini langkah positif dalam proses penyelidikan,” tambahnya.
Salah satu tokoh yang sempat menyoroti dugaan mark up proyek Whoosh adalah mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menyatakan siap dimintai keterangan oleh KPK jika diperlukan.
“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” ujar Asep Guntur Rahayu, Plt Deputi Penindakan KPK, sebelumnya kepada wartawan.
Mahfud diketahui menjadi salah satu sosok publik yang menyinggung indikasi penyimpangan dana proyek kereta cepat di media sosial beberapa waktu lalu. Sikap terbuka Mahfud untuk memberi keterangan dinilai sebagai langkah positif bagi transparansi penyelidikan.
Dari kubu Jokowi, dukungan terhadap langkah KPK ini juga datang dari Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.
Ia menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh proses hukum yang dilakukan KPK, termasuk jika nantinya ditemukan adanya indikasi pelanggaran.
“Kami yakin, jika ada hal-hal yang memiliki bukti pelanggaran hukum, silakan diproses. Kita hormati aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan bila proyek Whoosh bermasalah,” kata Budi Arie di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis (30/10).
Namun demikian, Budi juga menegaskan bahwa proyek Whoosh merupakan program strategis nasional yang membawa dampak transformasi besar terhadap mobilitas dan ekonomi Indonesia.
“Ini transformasi, ini lompatan, ini percepatan. Program Whoosh betul-betul strategis untuk jangka panjang,” ujarnya.
Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung yang diresmikan pada 2023 menjadi simbol modernisasi transportasi Indonesia, namun sejak awal tak lepas dari polemik.
Mulai dari pembengkakan biaya, keterlambatan pembangunan, hingga perdebatan soal siapa yang harus menanggung utang proyek tersebut, termasuk polemik kemungkinan pembebanan biaya pada APBN. (NVR)