JAKARTA, AKURATNEWS – Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2023 yang dipimpin oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. didampingi Kasad Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., C.F.S.A., bertempat di Museum Satria Mandala Pusjarah TNI, Jalan Gatot Subroto No.14 Mampang, Jakarta Selatan. Kamis (9/2/2023).
Selain Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. , Rapim TNI 2023 ini juga dihadiri para pejabat di jajaran Kostrad antara lain Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 1 Kostrad, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Bobby Rinal Makmun, S.I.P., Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Mayjen TNI Syafrial, PSC., M.Tr.(Han)., dan Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrad, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P., M.I.P.
Baca Artikrl Lainnya: BNI Dorong 7 Strategi Transformasi 2023
Dalam arahannya, Panglima TNI menyampaikan kepada seluruh jajaran TNI sebagai bekal dalam melaksanakan tugas di tahun 2023, mulai bidang Pengawasan, Perencanaan, Intelijen, Opslat, Personel, Logistik, Teritorial dan Komlek. “Ini implementasi dari program prioritas TNI Patriot NKRI, yang didukung sumber daya manusia yang unggul, kesiapan operasional, penguatan konsep gabungan dan reformasi birokrasi serta kultur organisasi,” ujarnya.
Panglima TNI juga mengingatkan jajarannya untuk mempersiapkan dan merencanakan dengan baik pelaksanaan Latihan Gabungan TNI di tiga trouble spots atau tiga tempat sekaligus dan HUT TNI tahun 2023 akan digelar lebih besar lagi.
Baca Artikel Lainnya: TNI Lakukan Latihan Mulinasional AMAN di Pakistan
Rapim TNI tahun 2023 mengusung tema, “TNI Patriot NKRI Siap Mendukung Pembangunan Nasional”, diikuti oleh 289 peserta terdiri dari 4 Pimpinan TNI, 46 Pejabat Mabes TNI, 95 TNI AD, 75 TNI AL, 58 TNI AU dan 11 Pejabat Luar Struktural TNI.
Para peserta dibekali sejumlah materi dari nara sumber yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan RI, Ketua BPK RI, Kepala Badan Otorita IKN dan pembekalan dari Menteri Keuangan serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (Penkostrad)./Ir