MOSCOW, AKURATNEWS.co – Babak baru telah dimulai pemerintah Rusia, baru-baru ini Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin (7/7/2025), menandatangani undang-undang baru yang memungkinkan warga negara non-Rusia menandatangani kontrak untuk bertugas di dinas militer, sekaligus menyederhanakan prosedur perolehan kewarganegaraan Rusia.
Dokumen tersebut mengubah sejumlah ketentuan dalam undang-undang federal tentang dinas militer, memungkinkan warga asing untuk bertugas di angkatan bersenjata hingga akhir masa mobilisasi umum dan keadaan darurat militer, atau hingga berakhirnya konflik bersenjata.
Lebih jauh, undang-undang ini membuka peluang naturalisasi cepat bagi warga asing yang bertugas di militer Rusia. Mereka dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan tanpa harus memenuhi persyaratan tempat tinggal tetap selama lima tahun, asalkan telah menandatangani kontrak militer minimal satu tahun., sekaligus menyederhanakan prosedur perolehan kewarganegaraan Rusia.
Dokumen tersebut mengubah sejumlah ketentuan dalam undang-undang federal tentang dinas militer, memungkinkan warga asing untuk bertugas di angkatan bersenjata hingga akhir masa mobilisasi umum dan keadaan darurat militer, atau hingga berakhirnya konflik bersenjata.
Lebih jauh, undang-undang ini membuka peluang naturalisasi cepat bagi warga asing yang bertugas di militer Rusia. Mereka dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan tanpa harus memenuhi persyaratan tempat tinggal tetap selama lima tahun, asalkan telah menandatangani kontrak militer minimal satu tahun.
Dewan Federasi Rusia menyatakan bahwa kebijakan ini akan membantu memperkuat dan mempercepat pengisian kekuatan angkatan bersenjata, terutama di tengah situasi konflik yang berkepanjangan di Ukraina.
- UU baru tersebut juga merevisi beberapa regulasi penting, termasuk:
UU tentang dinas militer dan wajib militer.
UU tentang pertahanan nasional.
UU mengenai status personel militer.
Angkatan Bersenjata Rusia terdiri dari wajib militer dan prajurit profesional berbasis kontrak. Pasukan kontrak biasanya ditugaskan di unit khusus dan teknologi tinggi, serta aktif dalam operasi militer di Ukraina.
Pada Maret 2025, Putin juga menandatangani dekrit untuk merekrut 160.000 warga usia 18–30 tahun dalam program wajib militer, jumlah tertinggi dalam 14 tahun terakhir. Meski demikian, Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan bahwa perekrutan tersebut tidak berkaitan langsung dengan operasi militer di Ukraina.
Sebelumnya, pada Januari 2024, Putin telah mengeluarkan dekrit yang menyederhanakan prosedur pemberian kewarganegaraan bagi warga asing yang bertugas di militer Rusia, termasuk anggota keluarga mereka. Langkah ini dinilai sebagai strategi menyasar warga negara bekas Uni Soviet yang telah tinggal dan bekerja di Rusia dalam waktu lama.
Di sisi lain, hukum Rusia melarang wajib militer dikirim untuk misi tempur di luar negeri, namun tetap membuka peluang keterlibatan melalui jalur kontrak profesional, termasuk bagi warga asing yang direkrut secara sukarela./Ib.