JAKARTA, AKURATNEWS.co – Dalam upaya mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan pangan berbasis rakyat guna penguatan ekonomi nasional, Dewan Ekonomi Rakyat (DER) melontarkan kritik sekaligus menawarkan konsep baru terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ditegaskan Ketua Umum DER, A. Edi Wahyudi Y, pelaksanaan program MBG saat ini dipandang DER belum optimal karena belum sepenuhnya melibatkan pelaku ekonomi rakyat seperti petani, peternak dan nelayan.
Menurutnya, program tersebut seharusnya menjadi pintu masuk pemberdayaan ekonomi lokal, dan bukan sekadar distribusi bantuan konsumsi.
“Program MBG inI seharusnya mengajak pelaku industri rakyat ikut terlibat, sehingga ada dampak ekonomi langsung,” ujarnya di sela pemaparan konsep DERNOMICS di Jakarta, Rabu (8/4).
Selain itu, DER juga menekankan pentingnya selektivitas dalam penyaluran program MBG agar benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan, termasuk pelibatan rantai pasok program ini diharapkan melibatkan produksi lokal, mulai dari sektor pertanian, peternakan hingga perikanan.
Dalam pandangan DER, istilah ‘gratis’ dalam MBG juga perlu dikaji ulang karena berpotensi menimbulkan persepsi yang kurang tepat di masyarakat lantaran menggunakan dana APBN yang salah satunya dihasilkan dari pajak rakyat.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi objek. Harus ada rasa memiliki dan keterlibatan dalam sistem ekonomi yang dibangun. Program ini seharusnya juga diarahkan mendorong partisipasi aktif dan semangat kemandirian,” imbuhnya.
Selain menyoroti MBG, DER menetapkan tiga prioritas utama dalam kaitannya pada penguatan ekonomi nasional, yakni kemandirian pangan, energi dan perumahan rakyat.
Sektor pangan dinilai sebagai fondasi utama, mencakup pertanian, perkebunan, perikanan darat dan laut, serta peternakan.
Sementara itu, kemandirian energi dipandang sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus membuka peluang ekspor dengan nilai tambah.
“Bukan hanya bertahan, tapi kita ingin membangun kemandirian. Bahkan ke depan kita bisa berkontribusi ke negara lain melalui ekspor energi berbasis potensi dalam negeri,” jelas Edi.
DER juga mendorong keterlibatan pelaku usaha dari sektor energi, mulai dari hulu hingga hilir, dengan tetap membuka ruang bagi partisipasi masyarakat di daerah.
Sebagai solusi konkret, DER mengusung konsep industri rakyat terpadu yang akan dibangun di berbagai daerah.
Model ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi.
Kawasan industri rakyat direncanakan akan dilengkapi dengan infrastruktur pendukung seperti pergudangan modern di tingkat kecamatan, klinik kesehatan, hingga rumah sakit di kabupaten/kota.
Tak hanya itu, sektor pendidikan juga menjadi bagian dari ekosistem, dengan tujuan menciptakan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan mengembangkan industri berbasis lokal.
Dalam waktu dekat, DER menargetkan pembangunan kawasan percontohan industri rakyat di Jonggol sebagai langkah awal implementasi konsep tersebut.
Selain itu, DER juga menggagas penetapan 28 Juni sebagai Hari Ekonomi Rakyat sebagai simbol gerakan nasional untuk memperkuat ekonomi berbasis masyarakat.
Program-program awal ditargetkan mulai berjalan pada pertengahan tahun ini, setelah proses penguatan permodalan dan sinkronisasi dengan pemerintah selesai dilakukan.
Dalam kesempatan ini, DER juga memperkenalkan konsep DERNOMICS yakni sistem ekonomi yang menggabungkan nilai kapitalisme, sosialisme dan kearifan lokal.
Sistem ini dirancang untuk mencapai dua tujuan utama: pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat dan pemerataan kesejahteraan.
Di tengah tekanan krisis global, pendekatan ini diyakini menjadi alternatif dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat daya tahan masyarakat.
“Kami ingin membangun ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga adil dan merata,” tegas Edi.
DER pun mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam gerakan in lewat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang bisa menjadi kunci dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional yang berkelanjutan. (NVR)