JAKARTA, AKURATNEWS.co – Wacana legalisasi kasino di Indonesia kembali mencuat. Isu ini bergulir setelah beberapa tokoh dan pengamat ekonomi menyebutkan potensi besar sektor pariwisata dan pajak jika perjudian, termasuk kasino, dilegalkan secara terbatas dan diawasi ketat negara. Pembukaan zona khusus kasino diwacanakan di wilayah destinasi wisata seperti Bali dan Bintan.
Namun, wacana ini menuai reaksi dan kecaman keras dari publik. Salah satunya diungkapkan Direktur Kebijakan Publik Celios Media, M Wahyudi Askar. Menurutnya, masih banyak cara yang lebih elegan untuk menambah penerimaan negara.
“Indonesia berbeda dengan Arab Saudi, berbeda juga dengan Makau dan negara-negara lain. Untuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebetulnya masih banyak alternatif lain yang jauh lebih efektif dan bisa dioptimalkan,” tegas Wahyudi di Jakarta, baru-baru ini.
Sektor batubara, kehutanan dan perikanan, hingga optimalisasi barang milik negara disebut bisa menjadi alternatif.
“Jadi ada banyak cara lain yang jauh lebih intelektual, elegan untuk meningkatkan penerimaan negara,” katanya.
Ia juga menyoroti wacana untuk melegalkan kasino harus disertai dengan pertimbangan yang sangat matang. Ini penting untuk menghindari skandal-skandal yang berpotensi muncul seperti di Korea Selatan dan Bangladesh.
“Ini menurut saya salah satu pilihan yang sangat berisiko,” ucapnya.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Anis Byarwati pun menyatakan ketidaksetujuan terkait adanya usulan legalisasi kasino untuk menambah pemasukan negara. Walau begitu, Anis menyebut bahwa penerimaan perpajakan memang merupakan sumber utama pendapatan negara.
“Kontribusinya mengisi sekitar 80 persen dari pendapatan negara. Dengan porsi yang sedemikian besar, pendapatan negara sangat tergantung pada realisasi penerimaan perpajakan setiap tahunnya,” kata Anis di Jakarta, Kamis (15/5).
Anggota Komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan negara ini mengungkapan secara umum penerimaan perpajakan di Indonesia belum maksimal. Tax ratio atau rasio penerimaan perpajakan dibanding Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih rendah, dibawah 10 persen.
“Level tersebut sangat kecil dibandingkan kapasitas ekonomi nasional yang telah melebihi Rp20 ribu triliun. Dengan tax rasio yang terbatas, Indonesia akan kesulitan dalam memacu kontribusi konsumsi pemerintah. Jika pun dipaksakan maka hal itu akan meningkatkan utang dalam jumlah besar,” ujarnya.
Anis menyebut dengan mengoptimalkan kekayaan Indonesia seharusnya penerimaan perpajakan kita sangat aman dan sustain. Ia pun mewanti-wanti, jangan sampai pembangunan negara dibiayai dari uang-uang yang tidak halal. Padahal masih banyak sumber lain yang belum digali.
“Tiba-tiba ada wacana melegalkan kasino, kita sangat khawatir soal ini karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait pidana perjudian dan Indonesia sebagai negara muslim terbesar. Ini akan memperburuk citra Indonesia di mata dunia selain berdampak negatif bagi generasi ke depan, Judi ilegal online saja sudah sangat mengacam perekonomian,” tegas Anis.
Sebelumnya, usulan melegalkan kasino kembali mengemuka dari anggota Komisi XI DPR saat rapat kerja bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Anggota Komisi XI Fraksi Partai Golkar, Galih Kartasasmita mengusulkan solusi baru untuk membantu meningkatkan pemasukan negara selain dari sektor pariwisata dan pajak. Galih mengusulkan agar pemerintah membuka kasino legal seperti yang dilakukan Uni Emirat Arab untuk menambah pemasukan negara.
Menurutnya, ada kemiripan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab di beberapa aspek seperti melimpahnya sumber daya alam hingga di bidang penyedia jasa, sehingga memungkinkan Indonesia juga bisa membuka kasino legal untuk menambah pemasukan negara.
“Mungkin, mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin sudah mau jalanin kasino, Pak. Coba negara Arab jalanin kasino, itu kan maksudnya mereka kan out of the box gitu lembaga dan kementerian dan lembaganya out of the box,” kata Galih, Rabu (14/5). (NVR)