JAKARTA, AKURATNEWS.co – Juru bicara Anies Baswedan Angga Putra Fidrian mempertanyakan tuduhan Menhan Prabowo Subianto bahwa kisruh yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau disusupi intelijen asing.
“Kok bisa ada rakyat yang mempertahankan tanahnya leluhurnya dituduh dipengaruhi intel asing. Jangan-jangan nanti setiap ada konflik lahan yang nggak sesuai sama pemerintah dituduh dipengaruhi intelejen asing,” kata Angga.
Sebelumnya, Prabowo menuduh keterlibatan pihak asing dalam kasus Rempang saat berbicara
dalam Simposium Geopolitik & Geostrategis Global, di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Jumat (3/11).
“Kami dapat laporan dari berbagai sumber yang patut kita ketahui, bahwa peristiwa seperti di Rempang sudah mulai masuk campur tangan intel asing,” ungkapnya.
Angga menjelaskan, warga Rempang tak ubahnya warga Palestina yang sedang mempertahankan haknya karena Israel sedang menyerobot tanah mereka.
“Warga rempang itu seperti rakyat palestina yang sedang diambil tanahnya oleh Israel,” tegas Angga.
Karena itu, ujar dia, agar masalah seperti ini tak berulang, Indonesia membutuhkan perubahan agar keadilan sosial dan kesetaraan tercipta.
“Kita butuh perubahan,” tandas Angga.
Sementara itu, mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), Surya Tjandra menyebutkan, persoalan seperti itu tidak perlu dijadikan isu yang tidak perlu, jika memang belum jelas kebenarannya.
Pria yang juga menjadi Juru bicara Anies Baswedan ini berharap jika memang sudah terbukti, sekalian saja dibuka seterangnya sehingga tidak hanya menjadi gosip semata.
“Sebaiknya Pak Prabowo tidak menyebarkan gosip yang tidak perlu dan belum jelas kebenarannya. Kalau memang gagal menjaga situasi, sebaiknya evaluasi ke dalam dulu bukan terburu-buruh menyalahkan asing. Kalau memang ada bukti sebaiknya dibuka saja sekalian agar jelas semuanya”, kata Surya Tjandra, Jumat (3/11).
Surya menegaskan, titik berat penyelesaian konflik lahan di Rempang seharusnya lebih kepada kepedulian pemerintah terhadap masa depan warga yang tergusur. Solusi dengan memperhatitkan keadilan bagi masyarakat Rempang, sambungnya, seharusnya lebih dikedepankan.
“Kami juga berharap Pak Prabowo jangan menodai perjuangan warga untuk hidupnya di masa depan setelah harus tergusur. Masalah Kampung Tua di Kepulauan Riau ini sudah lama kami dengar sejak masih bertugas sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, kami mengerti keprihatinan warga hanya tampaknya belum sempat diselesaikan dengan adil”, ujarnya.
Bagi aktivis dan pengacara pro bono ini, pendekatan persuasif dengan mediasi antar-pihak yang bersengketa bisa menjadi salah satu solusi yang diajukan oleh pemerintah.
“Daripada mengeluarkan pernyataan seperti ini, baiknya Pak Prabowo membantu mempercepat proses mediasi independen yang diusulkan berbagai kalangan termasuk Komnas HAM”, pungkas Surya Tjandra. (NVR)