JAKARTA, AKURATNEWS..co – Indonesia tengah menghadapi sorotan tajam terkait kondisi demokrasi yang semakin mengkhawatirkan.
Setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR bermanuver dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan syarat pencalonan kepala daerah, gelombang peringatan darurat demokrasi mengalir deras di media sosial.
Organisasi masyarakat seperti Greenpeace, KontraS, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menjadi garda depan dalam menyuarakan keresahan mereka.
Mereka mengunggah gambar berlatar biru dengan logo Garuda sebagai simbol peringatan, disertai dengan narasi yang kuat.
“Darurat demokrasi, reformasi dihabisi. Indonesia sudah kehilangan marwah kenegaraannya,” tulis YLBHI dalam unggahannya di X pada Rabu (21/8).
Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, turut menyuarakan kekhawatirannya dengan mengungkapkan jika kini teater muslihat dan rekayasa itu bernama sidang Baleg DPR RI.
“Konflik kepentingan demi kekuasaan anak dan famili, tega mengangkangi konstitusi dan menghabisi demokrasi.” ujar Isnur.
Dan sejak kemarin, poster ‘Peringatan Darurat’ dengan lambang Garuda Pancasila berlatar biru menggema di media sosial usai Baleg DPR sepakat mengesahkan RUU Pilkada.
Poster ‘Peringatan Darurat’ merupakan potongan video yang diunggah akun YouTube EAS Indonesia Concept. EAS Indonesia Concept merupakan sebuah akun YouTube yang membuat video dengan konsep The Emergency Alert System (EAS) versi Indonesia
Kemudian, tak hanya organisasi masyarakat, tokoh publik dan selebritas pun turut angkat bicara. Aktris Wanda Hamidah, yang baru saja mengumumkan keluar dari Partai Golkar juga menyuarakan penolakannya terhadap situasi politik saat ini.
“Saya keluar dari Golkar. Saya tidak ingin berada di sisi sejarah yang salah. Saya terlalu mencintai negara saya,” tulis Wanda di akun Instagramnya.
Selain Wanda, aktor Fedi Nuril, musisi Baskara Putra alias Hindia, dan Fiersa Besari juga turut menyampaikan keresahan mereka.
“Diacak-acak terang-terangan,” tulis Fiersa, menyuarakan kekecewaannya terhadap langkah DPR.
Gerakan peringatan darurat ini juga mendapatkan dukungan dari komedian Pandji Pragiwaksono, Arie Kriting, sutradara Joko Anwar, hingga penulis Okky Madasari.
“Peringatan Darurat. Buk, negara kita darurat/dipimpin penjahat/yang terbahak-bahak/melihat aturan diacak-acak,” demikian tulis Okky di akun X miliknya.
Peringatan darurat demokrasi ini bermula setelah DPR menyetujui revisi UU Pilkada dalam rapat yang berlangsung pada Rabu (21/8).
RUU tersebut disetujui oleh delapan dari sembilan fraksi di DPR, dengan hanya PDIP yang menolak. Ironisnya, revisi UU Pilkada ini dilakukan sehari setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang seharusnya mengubah syarat pencalonan kepala daerah, namun tidak diakomodasi sepenuhnya oleh DPR.
Gerakan ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia sedang berada di titik kritis, di mana suara rakyat dan konstitusi seolah dikesampingkan demi kepentingan politik tertentu. Peringatan darurat ini diharapkan menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang sejati. (NVR)