JAKARTA, AKURATNEWS.co – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) menggelar Musyarawah Nasional (Munas) XV yang diselenggarakan di Birawa Assembly Hall, Bidakara Jakarta, mulai Rabu (5 Juni 2024) hingga Jumat (7 Juni 2024.
Kegiatan yang menghadirkan 35 Badan Pengurus Daerah (BPD) GAPENSI ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Indonesia.
“Di tengah dinamika pembangunan infrastruktur di Indonesia yang semakin pesat, GAPENSI berusaha hadir untuk menjadi pilar tangguh dalam memajukan sektor konstruksi,” kata Ketua Umum BPP GAPENSI Periode 2019-2024, H Iskandar Z Hartawi, saat berbicara pada acara pembukaan Munas XV GAPENSI 2024, Rabu (5/6/2024).
Iskandar menjelaskan Munas XV GAPENSI 2024 ini menjadi momentum penting. Selain memilih ketua umum GAPENSI yang baru, ia mengatakan, hal-hal terkait kebijakan organisasi, perkembangan industri serta upaya-upaya strategis dirancang untuk menghadapi tantangan masa depan.
“Munas XV GAPENSI 2024 ini menjadi wahana yang memberikan kontribusi nyata dan akselerasi positif untuk pembangunan di Indonesia. Untuk itu mari kita bekerjasama lebih erat, kita tingkatkan kualitas, dan juga layanan profesional untuk mencapai visi dan misi kita bersama,” ujarnya.
Munas kali ini mengusung tema Konsolidasi GAPENSI untuk Membangun Kesatuan dan Kekuatan Bersama Menuju Masa Depan Konstruksi Indonesia. Dengan tema tersebut, Ketua Penyelenggara Munas Gapensi XV, Ir Bambang Rahmadi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersatu menghadapi tantangan dan peluang yang ada.
“Tema ini mencerminkan semangat untuk memperkokoh persatuan, menyatukan visi, dan membangun kekuatan bersama sebagai landasan utama bagi kemajuan konstruksi Indonesia,” jelasnya.
Selain menggelar pemilihan ketua umum yang baru melalui forum Munas, Bambang mengatakan, pihaknya menggelar juga pameran Tenaga Kerja Dalam Negeri (TKDN). Pameran ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi para pelaku industri untuk memamerkan produk, inovasi dan kontribusi nyata dalam mengembangkan tenaga kerja lokal,” katanya.
Dalam Munas ke-15 kali ini terdapat 2 kandidat calon Ketua Umum yang akan berkontestasi. Kedua kandidat itu adalah Andi Rukman Nurdi dan Agus Indroyono.
Kedua kandidat calon Ketua Umum tersebut sama-sama memberikan keterangannya kepada para wartawan yang hadir pada sesi konferensi pers.
” Sebelumnya kami sudah menghadap DPR RI mntuk meminta relaksasi atau kemudahan usaha di Indonesia, karena di Indonesia sangat sulit mendapatkan tenaga kerja berpendidikan. Dengan aturan baru yang ada, syaratnya menjadi begitu berat bagi pelaku usaha kecil. Padahal kita baru mensertifikasi 45 ribu tenaga ahli yang tersertifikasi, dari target 6 juta tenaga ahli yang tersertifikasi. Paling tidak tenaga ahlinya sekelas STM tidak harus S1 atau insinyur,” kata Andi Rukman Nurdi.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama kandidat calon Ketua lainnya Agus Indroyono juga menoroti soal sertifikasi dan turunnya jumlah BUJK.
” Saat ini kita baru mampu mensertifikasi sebssar 8 persen dari total sekitar 800 ribu Tenaga Kerja Dalam Negeri (TKDN), tapi perlu dicatat, meski yang tersertifikasi jumlahnya masih sedikit tetapi belum pernah ada kasus kegagalan konstruksi di Indonesia,” kata Agus Indroyono.
Saat ini tercatat hanya 32.805 jasa kontruksi, yang didominasi oleh badan usaha kualifikasi kecil yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang dibiayai oleh pemerintah.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya serta peraturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, jumlah BUJK menurun drastis.
Pada tahun 2020, sebelum pandemi melanda Indonesia, jumlah BUJK tercatat sebanyak 144.000, namun kini tersisa hanya 75.809. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1. Kemudahan memperoleh perizinan berusaha yang tidak dapat dipenuhi oleh BUJK kualifikasi kecil menyebabkan penyebaran penyedia jasa konstruksi di kota/kabupaten menjadi terbatas;
2. Sempitnya peluang untuk memperoleh pekerjaan kategori usaha kecil dan menengah disebabkan oleh menurunnya jumlah paket proyek berskala kecil;
3. Proyek konstruksi yang dapat dikerjakan oleh banyak BUJK kecil dan menengah dikonsolidasikan menjadi satu proyek besar yang hanya bisa dilakukan oleh badan usaha kualifikasi besar, terutama BUMN;
4. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan barang dan jasa sektor konstruksi;
5. Kriminalisasi pelaku konstruksi oleh aparat hukum, baik selama pelaksanaan hingga saat pekerjaan diselesaikan.
Pada kegiatan Munas GAPENSI XV ini akan menghadirkan satu sesi kuliah umum terkait outlook dunia kontruksi dari Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Kegiatan ini rencananya dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. Dijadwalkan juga sejumlah menteri akan hadir diantaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri BUMN, Menteri Investasi dan BKPM, serta Ketua KADIN./Ib.