JAKARTA, AKURATNEWS.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi sorotan sebagai salah satu kebijakan sosial terbesar yang dijalankan pemerintah pasca pandemi.
Di tengah kritik soal efektivitas dan transparansi anggaran, data terbaru menunjukkan capaian signifikan.
Hingga 7 November 2025, program yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) ini telah menjangkau lebih dari 41 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Penerima manfaat MBG mencakup anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Mereka dilayani melalui 14.483 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi dan 509 kabupaten/kota. Program ini juga disebut telah menyerap lebih dari 525 ribu tenaga kerja, dengan 411 daerah mencatat nol insiden keamanan pangan.
“Kepercayaan publik adalah modal sosial paling mahal dalam kebijakan negara. MBG menjadi bukti bahwa sistem yang efisien, disiplin, dan terbuka dapat menumbuhkan rasa percaya itu,” ujar Taufiq Pangestu, peneliti Institute for Food System Reform (IFSR) di Jakarta, Jumat (7/11).
Sejak diinstitusionalisasi pada Januari 2025, BGN menerapkan standar pengelolaan MBG yang nyaris setara dengan industri pangan profesional.
Setiap dapur diwajibkan memiliki sertifikasi halal, sertifikat laik higiene dan sanitasi, serta menjalani audit rutin dan pengujian bahan pangan maupun air secara berkala.
Pengawasan lapangan dilakukan oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), tenaga profesional yang ditempatkan di setiap dapur umum untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan. Mereka bertugas sebagai jembatan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah.
“Setiap piring makanan harus aman, bergizi, dan bermartabat. Karena dari dapur inilah kepercayaan publik dibangun,” ujar salah satu koordinator SPPI di wilayah Jawa Tengah.
Salah satu daerah yang dinilai berhasil menjalankan MBG adalah Kota Solo. Di wilayah ini, pengawasan program dilakukan secara partisipatif.
Orang tua siswa dapat datang langsung ke dapur, menyaksikan proses memasak, hingga berdiskusi dengan juru masak dan ahli gizi.
“Partisipasi masyarakat menjadi pengawas alami. Kami membuka dapur untuk siapa pun agar tidak ada ruang bagi kecurigaan publik,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Solo.
Selain menjaga kepercayaan, pendekatan ini juga berdampak pada ekonomi lokal. Penggunaan bahan pangan lokal membuat petani dan pasar tradisional ikut merasakan manfaat dari perputaran dana program MBG.
Menurut Taufiq, MBG membuktikan bahwa keberhasilan kebijakan sosial tidak bisa diukur semata dari jumlah bantuan yang diberikan, melainkan dari dampak nyatanya.
Ia juga menyoroti peningkatan presensi siswa, kesehatan anak-anak, serta perputaran ekonomi di daerah sebagai indikator utama.
“Kepercayaan publik tumbuh bukan dari janji, melainkan dari data dan konsistensi kebijakan. MBG memberi contoh bagaimana negara bisa bekerja dengan disiplin tanpa kehilangan sisi kemanusiaannya,” ujar Taufiq.
BGN sendiri juga menegaskan, jika ditemukan insiden di lapangan, investigasi dilakukan secara independen dan transparan.
Pendekatan ini disebut sebagai bagian dari sistem pembelajaran kebijakan (policy learning system) agar setiap temuan bisa memperkuat sistem, bukan melemahkannya.
Program MBG disebut meniru praktik terbaik dunia. Jepang memastikan keamanan pangan di sekolah dengan pencatatan suhu dan tenaga ahli gizi di setiap institusi pendidikan.
Brasil mewajibkan 30 persen bahan pangan sekolah berasal dari petani keluarga. Sementara Finlandia menjadikan makan di sekolah bagian dari kurikulum pendidikan gizi nasional.
“Indonesia menapaki jalur yang sama, menggabungkan keamanan pangan, pendidikan gizi, dan partisipasi sosial ke dalam satu sistem nasional yang terukur,” tambah Taufiq.
Dengan capaian 411 daerah tanpa insiden keamanan pangan, pemerintah menilai MBG sebagai sinyal kematangan sistem tata kelola publik.
Di tengah tingginya skeptisisme sosial, keberhasilan menjaga transparansi dan partisipasi publik menjadi faktor penting dalam mengembalikan kepercayaan terhadap negara.
“Ketika anak-anak makan dengan aman, guru fokus mengajar, orang tua merasa tenang, dan petani mendapat manfaat ekonomi, negara tidak hanya memberi makan, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya,” pungkas Taufiq.
Kini, BGN tengah menargetkan perluasan program MBG pada 2026 dengan menambah cakupan dapur umum dan penerima manfaat di wilayah-wilayah terpencil. (NVR)