JAKARTA, AKURATNEWS co – Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai terlihat sejak awal tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Data terbaru menunjukkan kondisi fiskal mengalami tekanan sehingga memunculkan wacana penyesuaian sejumlah program besar, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penundaan sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multi-years.
Hingga 31 Januari 2026, keseimbangan primer APBN tercatat mengalami defisit Rp4,2 triliun atau sekitar 4,7 persen terhadap target sepanjang tahun yang dipatok sebesar Rp89,7 triliun.
Kondisi ini berbalik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang masih mencatat surplus sebesar Rp11,1 triliun.
Situasi tersebut memicu kekhawatiran sejumlah pihak terkait stabilitas fiskal pemerintah ke depan.
Soal ini, anggota DPR, Anis Byarwati, mengaku setuju dengan wacana yang dilontarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka kemungkinan pemangkasan anggaran program MBG serta penundaan sebagian proyek infrastruktur jika tekanan terhadap defisit semakin besar.
Menurutnya, kondisi defisit APBN memang mulai mengkhawatirkan.
“Defisit APBN 2025 sebesar 2,96 persen saja sudah menjadi yang tertinggi sejak era reformasi, jika tidak menghitung masa pandemi,” ujar Anis di Jakarta, baru-baru ini.
Anis yang juga anggota Badan Anggaran DPR ini menilai potensi pelebaran defisit tidak hanya berasal dari faktor eksternal seperti lonjakan harga minyak dunia, tetapi juga dari sisi asumsi penerimaan negara yang terlalu optimistis.
Dalam APBN 2026, pemerintah mematok pertumbuhan penerimaan perpajakan sebesar 21,5 persen. Angka ini dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan natural yang diperkirakan hanya sekitar 7,5 persen.
Jika target tersebut meleset, maka risiko defisit APBN berpotensi melewati batas aman 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kalau target penerimaan pajak tidak tercapai, maka defisit APBN 2026 sangat mungkin melebar dan melampaui batas 3 persen,” kata legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Selain itu, eskalasi konflik geopolitik global juga dinilai berpotensi memperparah tekanan fiskal. Pemerintah bahkan telah melakukan simulasi risiko (stress test) terhadap kemungkinan kenaikan harga minyak dunia hingga rata-rata US$92 per barel dalam setahun, seiring meningkatnya tensi konflik Iran–Israel–Amerika Serikat.
Seperti diketahui, program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah memiliki nilai anggaran sangat besar, yakni sekitar Rp335 triliun.
Besarnya anggaran tersebut membuat program ini ikut disorot lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch Ratings yang menilai program tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap belanja negara dan memperlebar defisit fiskal.
Selain Fitch, lembaga pemeringkat global lainnya, Moody’s Investors Service, juga sebelumnya menyoroti risiko fiskal Indonesia yang berkaitan dengan potensi pelebaran defisit anggaran.
Fitch bahkan memproyeksikan defisit fiskal Indonesia pada 2026 bisa berada di sekitar 2,9 persen terhadap PDB, sedikit di atas target APBN yang dipatok sebesar 2,69 persen.
Menurut Anis, pemerintah harus memilih kebijakan yang dampaknya paling kecil terhadap masyarakat. Ia menilai opsi menaikkan harga-harga yang diatur pemerintah (administered price) seperti BBM, LPG, maupun tarif listrik justru berisiko menekan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Karena itu, penyesuaian program dinilai menjadi pilihan yang lebih rasional.
“Menunda sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multi-years serta melakukan penyesuaian anggaran program MBG bisa menjadi langkah yang lebih realistis dibandingkan menaikkan harga energi yang langsung berdampak pada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, ekonom dan pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menilai solusi untuk meredam tekanan terhadap APBN tidak cukup hanya dengan memangkas program atau menunda belanja.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat fondasi kepercayaan ekonomi agar stabilitas fiskal tetap terjaga.
Ia menekankan pentingnya disiplin fiskal yang lebih meyakinkan, mengurangi ketergantungan pada impor energi serta bahan baku strategis, memperkuat daya saing industri domestik, dan memastikan tidak ada sinyal kebijakan yang membingungkan pelaku pasar.
“Pemerintah perlu menjaga disiplin fiskal dengan lebih meyakinkan dan memastikan arah kebijakan ekonomi tidak menimbulkan ketidakpastian di pasar,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Menurut Achmad, bank sentral perlu menjaga kredibilitas melalui komunikasi yang lebih transparan kepada publik dan pasar keuangan.
“Bank Indonesia perlu menyampaikan secara jujur bahwa upaya mempertahankan kurs rupiah memang memiliki biaya yang besar dan tidak bisa dijalankan tanpa batas,” katanya.
Dengan berbagai tekanan tersebut, pemerintah kini dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal, keberlanjutan program prioritas, serta perlindungan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. (NVR)