JAKARTA, AKURATNEWS.co – Wacana pengembalian arah politik Indonesia ke nilai-nilai Demokrasi Pancasila kembali menguat.
Sejumlah organisasi aktivis lintas sektor menyerukan koreksi nasional atas praktik politik yang dinilai semakin jauh dari cita-cita Reformasi 1998.
Seruan tersebut mengemuka dalam Musyawarah Aktivis Lintas Sektoral bertema “Menuju Demokrasi Pancasila” yang digelar di Jakarta, Kamis (11/12).
Acara ini diprakarsai Gerakan Nasional 98 bersama Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika, serta berbagai elemen lain seperti Gema Puan, Solidaritas Buruh Nasional, Perserikatan Sosialisme–Demokrasi Kerakyatan (PSDK), dan Serikat Jasa Angkutan Online Kerakyatan (Sejatera).
Mereka sepakat bahwa demokrasi Indonesia saat ini semakin dikuasai modal besar, elite politik, dan kepentingan sempit, sehingga menjauh dari prinsip musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial.
Koordinator Gerakan Nasional 98, Anton Aritonang, menyampaikan kritik keras terhadap kondisi politik hari ini. Menurutnya, dominasi modal dan kepentingan elite telah menggerus cita-cita Reformasi 1998.
“Perjuangan 1998 bukan hanya menjatuhkan rezim, tetapi membangun masa depan demokratis untuk rakyat kecil. Tapi hari ini politik justru jadi ajang perebutan kekuasaan antar-elite,” kata Anton.
Ia menegaskan perlunya Panitia Konstitusi untuk mengembalikan arah demokrasi nasional ke spirit Pancasila.
Sementata itu, Sekjen Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika, Yoega Diliyanto, menilai polarisasi identitas yang muncul dalam politik elektoral telah mengancam keberagaman Indonesia.
“Keberagaman sering dijadikan alat memecah belah. Demokrasi Pancasila harus menjadi jalan tengah agar semua kelompok memiliki ruang setara,” ujarnya.
Yoega menilai demokrasi elektoral saat ini hanya menguntungkan kelompok yang kuat secara finansial, bukan seluruh rakyat.
Ketua Gema Puan, Ridwan menyebut bahwa demokrasi Indonesia masih gagal memberi ruang bagi kelompok marjinal.
“Suara anak muda dianggap belum penting, suara perempuan diremehkan, dan suara masyarakat kecil jarang sampai ke meja kebijakan,” pungkasnya.
Karena itu, ia menekankan perlunya perluasan partisipasi publik berbasis prinsip Pancasila, bukan sekadar slogan.
Perwakilan Solidaritas Buruh Nasional, Mudhofir Khamid, menyatakan bahwa buruh adalah kelompok yang paling merasakan dampak dari demokrasi yang pro-modal.
“Upah murah, jam kerja panjang, dan kebijakan fleksibilitas tenaga kerja adalah bukti buruh ditempatkan sebagai objek politik,” tegasnya.
Mudhofir menilai musyawarah dan keadilan sosial harus menjadi dasar perumusan kebijakan ketenagakerjaan.
Ketua Nasional Sejatera, Ahmad Bakrie, mengingatkan bahwa demokrasi seharusnya mengukur kemajuan dari seberapa sejahtera rakyat, bukan stabilitas kekuasaan.
“Jika rakyat masih sulit makan, bekerja, dan mendapat layanan kesehatan, maka demokrasi kita belum bekerja,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Demokrasi Pancasila idealnya memanusiakan manusia dan mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Aktivis PSDK, El Devino, menilai dominasi modal dalam proses politik saat ini telah melencengkan demokrasi dari prinsip persatuan dan keadilan.
“Kita tidak boleh membiarkan demokrasi kita dibeli. Demokrasi harus kembali pada rakyat,” katanya.
PSDK juga mendukung pembentukan Panitia Konstitusi sebagai mekanisme resmi untuk merumuskan ulang arah demokrasi berbasis Pancasila.
Para aktivis sepakat bahwa Indonesia membutuhkan koreksi mendasar dalam praktik politik:
- Mengurangi dominasi modal dalam pemilu dan kebijakan publik
- Memperluas ruang politik bagi kelompok muda, perempuan, buruh, hingga pekerja informal
- Mengembalikan musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan
- Mendorong sistem politik yang humanis, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat
Acara ini menandai semakin kuatnya dorongan publik untuk mengembalikan arah politik Indonesia ke nilai-nilai Pancasila, di tengah kegelisahan akan demokrasi yang dianggap semakin elitis dan menjauh dari rakyat. (NVR)