JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi mendapat dukungan finansial besar dari Bank Indonesia (BI).
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, hingga awal September 2025, BI telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp200 triliun di pasar sekunder.
Dana ini digunakan untuk membiayai sejumlah program prioritas, termasuk perumahan rakyat serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
“Sinergitas BI dalam Asta Cita berkaitan dengan burden sharing. Kami tetap mendasarkan kebijakan moneter dan fiskal yang prudent. Sampai kemarin, kami sudah membeli SBN Rp200 triliun,” kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (2/9).
Skema burden sharing sejatinya bukan hal baru. Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah dan BI juga menerapkan mekanisme ini untuk memulihkan ekonomi. Intinya, Kementerian Keuangan menerbitkan SBN yang kemudian dibeli BI dengan bunga acuan suku bunga reverse repo.
Secara sederhana, publikasi Asian Development Bank (ADB) menyebut mekanisme ini adalah bentuk monetisasi utang alias cara ‘mencetak uang’ untuk membiayai belanja negara.
Bedanya, bunga SBN yang dibayarkan pemerintah kemudian dikembalikan lagi oleh BI sebagai bentuk kontribusi.
Bagi pemerintah, langkah ini dipandang sebagai jalan cepat mendanai program unggulan Prabowo tanpa harus menambah utang luar negeri.
Namun, bagi sebagian ekonom, burden-sharing ini tetap menimbulkan pertanyaan serius soal independensi BI dan risiko makroekonomi.
Ekonom Syafruddin Karimi meyebut, rencana BI membeli SBN dengan skema burden sharing bisa dianalogikan seperti BI sedang menggelontorkan likuiditas ke pasar/ekonomi lewat tangan pemerintah dan untuk hal-hal yang sifatnya non produktif.
“Ini mirip BLBI dulu, hanya bedanya, penggelontoran BLBI lewat bank. Kredit jadi tersedia, bunga turun, sehingga sektor riil bergerak,” ujar Syafruddin di Jakarta, Jumat (5/9).
Ditambahkannya, apa yang dilakukan BI saat ini sangat berisiko, dengan multiplier efek ekonomi yang rendah sekali.
“BLBI masih lebih bagus dari sisi mekanisme, risko dan multiplier effect-nya,” tandasnya.
Ia memprediksi, ujung-ujung dari burden sharing BI ini akan mengakibatkan independensi BI terkoyak, utang Pemerintah melejit walau defisit tetap dibawah 3 persen PDB, ruang fiskal APBN makin sempit akibat terkuras untuk membayar bunga.
“Jika tidak hati-hati, pengeroposan fiskal yang terjadi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi akan berlanjut,” pungkasnya.
Tak hanya itu, dampak jangka panjang dari kebijakan ini seperti diungkapkan Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, burden sharing akan membuat ruang fiskal yang lebih longgar, tetapi tetap menimbulkan moral hazard fiskal.
“Pemerintah bisa jadi lebih boros karena merasa ada bank sentral yang siap membiayai. Jika tidak dikendalikan, risiko inflasi dan defisit anggaran melebar sangat besar,” jelas Faisal.
Jika skema burden-sharing diperluas hingga 2026 dengan nilai Rp500–700 triliun, maka ada beberapa potensi dampak:
Inflasi
- 2025: Inflasi masih terkendali di kisaran 3–3,5%.
- 2026: Inflasi bisa naik ke 5–6% jika tambahan likuiditas tidak segera diserap oleh sektor produktif. Harga pangan dan properti akan menjadi sektor yang paling rentan.
Pertumbuhan Ekonomi
- Dengan asumsi belanja tersalurkan efektif ke sektor perumahan dan koperasi, pertumbuhan ekonomi 2026 berpotensi naik ke 6% (baseline 2025 sekitar 5,1%).
- Namun jika belanja lebih banyak ke konsumsi jangka pendek, pertumbuhan hanya naik tipis ke 5,3%.
Rupiah dan Stabilitas Keuangan
- Suntikan likuiditas besar bisa menekan nilai tukar rupiah. Jika burden-sharing berlanjut tanpa pengendalian, rupiah bisa melemah ke level Rp17.000–17.500/USD pada 2026.
- Pasar obligasi juga bisa terganggu karena investor asing khawatir atas independensi BI.
Defisit Anggaran
- Defisit APBN 2026 berpotensi tetap di kisaran 3% PDB, tetapi kualitas pembiayaannya bergantung pada seberapa besar peran BI. Jika porsi BI terlalu dominan, pasar bisa kehilangan kepercayaan.
Meski dikritik, BI menegaskan pihaknya tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Perry Warjiyo menekankan bahwa dukungan terhadap pemerintah tidak berarti BI kehilangan independensi.
“Kami hanya memastikan sinergi fiskal-moneter berjalan baik. Instrumen moneter tetap kami kelola agar inflasi terkendali dalam sasaran 2,5 ±1%,” tegasnya.
Burden-sharing senilai Rp200 triliun ini akan menjadi ujian pertama bagi duet fiskal-moneter era Prabowo.
Jika sukses, program ini bisa mendongkrak daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi jika gagal, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan inflasi, pelemahan rupiah, dan lonjakan defisit di tahun-tahun berikutnya. (NVR)