WASHINGTON DC, AKURATNEWS.co – Di hasil cepat pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) 2024, Kamala Harris kalah dari pesaingnya, Donald Trump.
Berdasarkan perhitungan The New York Times, Harris memperoleh 226 suara elektoral dengan 47 persen suara populer atau sekitar 67 juta suara.
Sementara itu, Trump unggul dengan 295 suara elektoral dan 50,9 persen atau sekitar 72 juta suara populer, memastikan kemenangannya dalam ajang politik terbesar AS tersebut.
Sebelum pemungutan suara, berbagai jajak pendapat menunjukkan keunggulan tipis Harris atas Trump, dengan Harris meraih dukungan 48 persen dan Trump 46 persen.
Namun, hasil akhir Pilpres menunjukkan sebaliknya, Trump berhasil meraih kemenangan telak.
Kekalahan Kamala Harris mengingatkan publik pada kekalahan Hillary Clinton pada Pilpres 2016 ketika melawan Trump. Para analis politik menilai bahwa sentimen gender dan rasial berperan penting dalam kekalahan ini, terutama karena Harris adalah seorang perempuan keturunan Afrika-Asia dengan latar belakang keluarga imigran.
Menurut Tresa Undem, peneliti isu gender yang diwawancarai Al Jazeera, tantangan politik AS saat ini masih berkutat pada isu-isu fundamental seperti ras dan gender.
“Dinamika terbesar dalam politik Amerika adalah pandangan terkait ras dan gender,” ujar Undem seraya menambahkan bahwa Demokrat, terutama Harris, akan menghadapi kritik tajam dari publik atas kekalahan tersebut.
Tammy Vigil, profesor di Universitas Boston yang fokus pada perempuan dalam politik, menilai kekalahan Harris menunjukkan bahwa AS masih memiliki tantangan besar terkait penerimaan atas isu gender dan ras.
“Kita masih memiliki banyak PR yang harus diselesaikan terkait seksualitas dan ras,” jelas Vigil.
Dukungan serupa juga disampaikan Andra Gillespie, ilmuwan politik dari Universitas Emory di Atlanta, yang menyebut bahwa Harris menghadapi “seksisme bercorak rasial,” yang memperbesar tantangan bagi kandidat perempuan dengan keturunan Asia Selatan.
Terpisah, Nadia Brown, Direktur Program Studi Perempuan dan Gender di Universitas Georgetown mengatakan, rasisme dan patriarki yang mengakar di AS menjadi faktor kekalahan Harris. Brown menilai bahwa Trump secara konsisten merendahkan Harris, termasuk menyebutnya sebagai sosok “ber-IQ rendah.” Retorika ini, menurut Brown, menginspirasi pendukung Trump untuk mengadopsi sikap serupa terhadap Harris.
Selain faktor gender dan ras, kebijakan Harris terkait Israel juga menjadi isu yang memecah belah pendukungnya. Sikap Harris dan Partai Demokrat yang mendukung penuh Israel di bawah pemerintahan Joe Biden menimbulkan kekecewaan, terutama di kalangan pemilih progresif, warga Arab-Amerika, dan Muslim.
Selama masa kampanye, posisi AS yang memberikan dukungan besar terhadap Israel di bawah pemerintahan Biden-Harris menuai kritik tajam. Aksi militer Israel yang terus berlangsung di Gaza, yang menewaskan puluhan ribu warga Palestina, memicu kritik dari komunitas progresif yang menuntut sikap lebih tegas terhadap Israel.
Pengamat politik juga mengungkapkan bahwa dukungan penuh Harris kepada Israel dapat merugikan dirinya, terutama di kalangan pemilih Muslim dan progresif yang berharap adanya perubahan kebijakan luar negeri yang lebih adil.
Isu dukungan ke Israel ini memicu perpecahan di internal Demokrat, yang menjadikan isu tersebut sebagai bumerang dalam kampanye Harris.
“Banyak yang sudah menduga bahwa dukungan Harris terhadap Israel akan berimbas pada elektabilitasnya,” ujar seorang analis politik.
Meski Harris berupaya merangkul berbagai kelompok, termasuk beberapa tokoh Republik yang kecewa pada Trump, strategi ini ternyata belum cukup untuk meraih kursi di Gedung Putih.
Berbagai pendekatan yang dilakukan tim Harris untuk menjangkau pemilih Republik dan moderat juga kurang berhasil menarik perhatian mayoritas pemilih di negara bagian yang menjadi medan pertempuran utama.
Jika terpilih, Kamala Harris akan menjadi presiden perempuan pertama, orang kulit hitam kedua, dan keturunan Asia Selatan pertama yang menduduki jabatan tertinggi di AS.
Namun, kekalahan dalam Pilpres 2024 ini menggarisbawahi bahwa tantangan politik di AS masih sangat dipengaruhi oleh isu gender, rasial, dan kebijakan internasional yang sensitif. (NVR)