LONDON, AKURATNEWS.co – Inggris menyatakan bahwa pemerintahannya akan mengakui negara Palestina, mengikuti langkah sejumlah negara Eropa yang belakangan semakin lantang mendukung solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.
Pernyataan ini disampaikan Perdana Menteri Inggris (PM) Inggris, Keir Starmer, Jumat (26/7) menyusul deklarasi resmi Presiden Prancis Emmanuel Macron sehari sebelumnya yang menyatakan komitmen Paris untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.
Langkah Macron ini menuai reaksi keras dari Israel dan Amerika Serikat (AS), namun mendapat sambutan positif dari negara-negara Eropa lainnya serta kalangan pro Palestina.
Langkah Prancis mengikuti jejak Spanyol, Norwegia, dan Irlandia yang tahun lalu lebih dulu mengakui Palestina. Kini, Inggris berpotensi menjadi negara besar berikutnya yang mengambil posisi tegas dalam mendukung solusi dua negara yang telah lama menjadi kerangka penyelesaian konflik di Timur Tengah.
Dalam pernyataan video yang diunggah di platform X, Starmer mengatakan, pengakuan terhadap negara Palestina harus menjadi salah satu langkah yang kami ambil.
“Saya tidak ragu soal itu. Namun hal itu harus menjadi bagian dari rencana yang lebih luas yang pada akhirnya menghasilkan solusi dua negara dan keamanan yang langgeng bagi rakyat Palestina dan Israel,” ucap Starmer.
Ia juga mengungkap bahwa telah berdiskusi langsung dengan Presiden Macron dan Kanselir Jerman Friedrich Merz mengenai upaya internasional untuk menekan Israel agar menghentikan operasi militernya di Gaza.
Ia menegaskan fokusnya adalah pada “solusi praktis” yang dapat memberikan dampak nyata terhadap perdamaian kawasan.
Namun, pendekatan hati-hati Starmer dinilai belum cukup oleh banyak pihak di internal Partai Buruh. Lebih dari 220 anggota parlemen atau sekitar sepertiga dari anggota House of Commons, mayoritas dari Partai Buruh telah menandatangani surat terbuka yang mendesak pemerintah Inggris segera mengakui negara Palestina tanpa menunggu momen politik tertentu.
“Sudah terlalu lama pemerintah Inggris menunda langkah ini dengan alasan menunggu waktu yang tepat. Saatnya bertindak,” demikian bunyi salah satu kutipan dari surat tersebut.
Selama bertahun-tahun, kebijakan luar negeri Inggris secara konsisten menyatakan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina akan diberikan “ketika waktunya tepat”, namun tanpa pernah menetapkan kriteria atau batas waktu yang jelas.
Situasi perang di Gaza yang makin memburuk tampaknya menjadi titik balik dalam sikap banyak negara Eropa, termasuk Inggris.
Israel dan AS tetap menolak langkah pengakuan sepihak, menyebutnya sebagai tindakan yang melemahkan proses negosiasi langsung.
Di sisi lain, kalangan pendukung Palestina menilai pengakuan simbolik ini dapat memberi tekanan internasional yang lebih besar terhadap Israel agar menghentikan pendudukan di wilayah Palestina.
Jika Inggris benar-benar mengakui Palestina dalam waktu dekat, maka ini akan menjadi langkah politik luar negeri besar pertama di bawah pemerintahan Keir Starmer, sekaligus sinyal bergesernya kebijakan Inggris terhadap konflik yang telah berlangsung lebih dari tujuh dekade. (NVR)