JAKARTA, AKURATNEWS.co – Di tengah melemahnya ekonomi nasional, masyarakat Indonesia tengah menghadapi krisis baru yang diam-diam menyusup lewat genggaman tangan: utang digital.
Dalam wujud pinjaman online (pinjol) dan paylater, kemudahan akses justru melahirkan jebakan finansial bagi jutaan rakyat yang makin sulit menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan penghasilan.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Mei 2025 mencatat angka mengejutkan: utang pinjol mencapai Rp82,59 triliun, sementara utang paylater menembus Rp30,47 triliun. Dua angka ini mencerminkan bukan hanya perubahan pola konsumsi, tetapi juga kondisi ekonomi masyarakat yang semakin tertekan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 hanya mencapai 4,7 persen, jauh dari target APBN sebesar 5,2 persen. Inflasi pangan terus menekan daya beli, sementara nilai tukar rupiah terpuruk ke angka Rp16.500 per dolar AS. Sementara itu, lapangan kerja formal menyusut, digantikan pekerjaan sektor informal yang berpenghasilan rendah dan tak stabil.
Dalam situasi ini, masyarakat terdorong mencari alternatif pembiayaan instan untuk memenuhi kebutuhan harian. Sayangnya, pilihan itu sering jatuh pada pinjol atau fitur paylater dari e-commerce dan dompet digital yang meski praktis, bisa membebani dalam jangka panjang.
Survei Pefindo Biro Kredit menyebutkan sebagian besar pengguna pinjol dan paylater adalah generasi milenial dan Gen Z. Mereka cenderung aktif secara digital, namun belum sepenuhnya matang dalam pengelolaan keuangan. Dengan rata-rata memiliki tiga akun kredit aktif, risiko terjerat utang meningkat signifikan.
Yang mengkhawatirkan sebenarnya adalah ini terjadi bukan karena konsumsi produktif, tapi konsumsi gaya hidup, bahkan untuk kebutuhan mendesak yang seharusnya dibiayai tabungan.
Tingkat gagal bayar untuk pinjol kini mencapai 2,93 persen, dan paylater menyentuh 3,78 persen. Ini adalah sinyal bahaya bahwa kemampuan bayar masyarakat tak seimbang dengan beban utang yang mereka tanggung.
Ketika konsumsi rakyat tidak lagi ditopang pendapatan, tapi utang, maka yang terjadi adalah konsumsi semu. Angka-angka pertumbuhan penjualan online bisa terlihat tinggi, tetapi itu tidak mencerminkan kekuatan ekonomi sejati. Alih-alih memperkuat fondasi ekonomi, kondisi ini berpotensi menimbulkan krisis utang konsumen.
OJK telah menutup ribuan platform pinjol ilegal dan memperketat regulasi. Kini, setiap penyedia layanan pinjol legal harus memiliki modal minimal Rp25 miliar dan tunduk pada aturan bunga maksimum. Namun, dalam kenyataannya, banyak masyarakat masih lebih mudah mengakses pinjaman dari platform tidak berizin karena syaratnya lebih longgar.
Mengatasi jeratan utang digital tak cukup hanya dengan menutup akses. Diperlukan solusi lintas sektor yang konkret dan terstruktur:
1. Edukasi Literasi Finansial Masif
-
Pemerintah wajib menggandeng sekolah, kampus, dan komunitas digital untuk memberikan edukasi soal utang, bunga majemuk, dan pengelolaan keuangan pribadi.
-
Aplikasi pinjol dan e-commerce diwajibkan menyisipkan fitur edukasi keuangan di dalam aplikasi mereka.
2. Reformasi Regulasi Digital Lending
-
OJK dan Kominfo perlu membuat database publik berisi daftar pinjol resmi dan ilegal yang mudah diakses dan dipahami masyarakat awam.
-
Regulasi bunga harus diturunkan dan lebih ketat lagi diberlakukan, terutama pada platform paylater.
3. Dorong Alternatif Kredit Produktif
-
Pemerintah dan bank BUMN harus memperluas jangkauan kredit ultra mikro (UMi) atau pembiayaan tanpa agunan dengan bunga rendah.
-
Insentif fiskal bisa diberikan kepada koperasi dan BPR yang menyasar kredit konsumtif sehat dan produktif.
4. Perbaikan Daya Beli dan Jaminan Sosial
-
Upah minimum harus naik seiring inflasi, bukan stagnan.
-
Program bantuan sosial harus diarahkan kepada kelompok rentan yang saat ini justru terpaksa berutang untuk kebutuhan pangan dasar.
5. Etika Digital Platform
-
E-commerce dan fintech dilarang melakukan promosi agresif paylater ke pengguna muda.
-
Platform wajib memberikan simulasi utang jangka panjang dan peringatan risiko saat pengguna hendak mengaktifkan fitur cicilan.
Di tengah tantangan ekonomi global dan tekanan domestik, Indonesia perlu memilih: membiarkan masyarakat tenggelam dalam jebakan utang digital, atau membangun ekosistem keuangan yang inklusif, sehat, dan berpihak pada rakyat kecil.
“Saya pakai paylater awalnya buat beli kebutuhan rumah tangga saat harga barang naik. Tapi sekarang cicilan tiap bulan makin besar. Rasanya seperti kerja cuma buat bayar utang.” ujar Rina, guru honorer di Bekasi
Suara Rina, sang guru honorer ini mungkin hanya satu suara kecil di antara jutaan rakyat. Tapi dari kisahnya, kita bisa belajar: bahwa utang bukanlah jalan keluar dari krisis ekonomi, melainkan cermin dari betapa mendesaknya solusi nyata.
“Saya sekarang belajar hidup lebih sederhana. Tapi semoga negara juga bisa bantu rakyatnya, bukan cuma larang pinjol,” ucapnya. (NVR)