JAKARTA, AKURATNEWS.co – Realisasi pendapatan negara per 31 Maret 2025 baru menyentuh Rp 516,1 triliun atau hanya 16,1 persen dari target APBN 2025.
Sementara itu, belanja negara telah melaju ke Rp 620,3 triliun. Artinya, defisit fiskal de‑facto sudah melebar ke kisaran Rp 104 triliun meski tahun anggaran baru berjalan tiga bulan.
Bila dirunut, rasio capaian pendapatan kuartal I terus melemah dimana pada 2023 : 24,96 persen, 2024 : >20 persen, lalu 2025 : 16,1 persen.
Tren ini membuat ruang fiskal makin tipis di tengah ancaman perlambatan global.
Soal ini, anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati menilai, hambatan terbesar ada di dua titik:
1. Coretax belum optimal. Platform back‑office pajak nasional yang diluncurkan 2024 disebut masih bermasalah di tarif efektif dan integrasi data.
2. Ekspor stagnan, terutama ke AS.
Menurut hitungan Anis, jika Indonesia bisa merebut tambahan 10 persen pangsa pasar setara peers di Amerika Serikat, potensi ekstra devisa mencapai US$ 6,4 miliar.
“Cukup untuk menutup 60 persen kekurangan penerimaan pajak kuartal I,” ujar Anis di Jakarta, Selasa (22/4).
Reli penurunan harga batubara, nikel, dan CPO sejak akhir 2024 menggerus PNBP. Data Kemenkeu menunjukkan indeks harga komoditas ekspor Indonesia sudah terkoreksi rata‑rata 18 persen year‑on‑year. Bagi kas negara, ini berarti.
Di balik deretan minus, ada secercah kabar baik. Pertumbuhan penerimaan pajak per Maret 2025 kembali positif yoy setelah empat bulan terkontraksi.
“Momentum ini jangan lepas. Kita butuh disiplin eksekusi anggaran supaya belanja negara cepat memutar ekonomi riil,” imbuh Anis.
Dengan realisasi belanja baru 19 persen dari pagu, serapan lambat di K/L non‑infrastruktur kembali jadi biang kerok. Penundaan tender, revisi DIPA, hingga pergantian pejabat pengguna anggaran membuat stimulus fiskal tak tersalur ketika dunia dihantui ketidakpastian suku bunga global.
Anis menegaskan, APBN perlu diarahkan ke sektor ber‑multiplier effect tinggi seperti padat karya ekspor, hilirisasi mineral, dan UMKM substitusi impor untuk menahan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang sudah merosot tiga bulan beruntun menurut survei Bank Indonesia.
Kemudian untuk menjaga daya beli jelang periode Lebaran dan tahun ajaran baru, yang historisnya mengerek inflasi.
Kuartal awal 2025 juga memberi alarm keras: penerimaan negara tak lagi ditopang windfall komoditas. Tanpa perbaikan administrasi pajak, inovasi pembiayaan, dan serapan belanja yang gesit, APBN bisa kehilangan fungsi penyangga pertumbuhan.
Saat defisit melebar di depan mata, pemerintah, meminjam istilah, memang perlu “usaha masif” agar mesin ekonomi nasional tak kehilangan tenaga di tengah turbulensi global. (NVR)