SOLO, AKIRATNEWS.co – Di tengah isu keamanan pangan dan dugaan maladministrasi di sejumlah daerah, Kota Solo mencatatkan prestasi langka yakni nol insiden keamanan pangan sepanjang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir Oktober 2025.
Program yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 ini sejatinya merupakan agenda besar nasional untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan hasil belajar.
Dengan target 82,9 juta penerima manfaat, pemerintah menyiapkan alokasi Rp171 triliun, termasuk tambahan Rp100 triliun dari pagu awal. Namun di tengah kompleksitas logistik dan pengawasan, Solo justru tampil sebagai “laboratorium keberhasilan” dalam tata kelola pangan sehat dan partisipatif.
Capaian nol insiden di Solo tidak lahir dari kebetulan. Di bawah kepemimpinan Walikota Respati Ardi, Pemkot Solo menerapkan pendekatan yang disebut kolaborasi lintas unsur yang menggabungkan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal dalam satu sistem pengawasan sosial.
“Kami ingin orang tua merasa tenang karena tahu siapa yang menyiapkan makanan untuk anak mereka, sekaligus memotivasi tim dapur untuk bekerja lebih baik,” ujar Respati, Sabtu (2/11).
Pemerintah kota secara rutin mengundang orang tua murid untuk mengunjungi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Mereka dapat melihat langsung proses memasak dan mengenal petugas penyaji. Transparansi ini melahirkan sistem “saling awas dan saling percaya”, yang secara sosial menjadi fondasi kuat pencegahan kecurangan maupun kelalaian.
Berbeda dari pendekatan administratif di banyak daerah, Solo menekankan visualisasi dan bukti konkret di lapangan.
Setiap dapur SPPG diwajibkan menampilkan foto penyajian menu yang telah disetujui ahli gizi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Menu harus mengutamakan bahan pangan lokal seperti sayuran segar dari petani sekitar dan mengikuti standar gizi yang ketat.
Langkah sederhana ini berdampak besar: laporan sekolah menunjukkan penurunan signifikan sisa makanan karena menu yang menarik dan sesuai selera anak.
Sementara dari sisi pengawasan, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kesehatan melakukan patroli rutin serta uji bahan pangan berkala di pasar-pasar tradisional.
Unit Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) pun aktif memeriksa bahan hewani seperti daging, telur, dan susu.
“Pendekatan preventif ini membuat risiko insiden hampir nol,” kata Isyraf Madjid, Sekjen Indonesia Food Security Review (IFSR).
“Solo tidak menunggu masalah muncul, tapi mengantisipasi lewat inspeksi, edukasi, dan sertifikasi laik higiene yang dilakukan proaktif,” tambahnya.
Dampak program ini tidak berhenti di meja makan siswa. Rantai pasok MBG di Solo disusun dengan memberdayakan pasar tradisional dan pedagang lokal, bukan distributor besar.
Jalur distribusi pendek juga menjaga kesegaran bahan sekaligus memperkuat ekonomi rakyat.
Pemkot bahkan menginisiasi “Billboard of the Month”, program penghargaan publik bagi dapur SPPG teladan.
Foto tim dapur yang berprestasi dipajang di titik-titik reklame strategis setiap bulan.
“Ini bukan hanya soal pengawasan, tapi juga tentang apresiasi—membangun kompetisi dalam berbuat kebaikan,” ujar Respati.
Meskipun Solo menunjukkan bahwa tata kelola MBG bisa berjalan efektif, keberhasilan ini belum tentu mudah direplikasi secara nasional.
Menurut Isyraf Madjid, kunci Solo terletak pada keterpaduan antar dinas dan kedisiplinan publik yang sulit diseragamkan di daerah lain.
“Banyak daerah masih melihat program ini sebagai proyek pengadaan, bukan gerakan sosial. Itu perbedaan mendasar antara sekadar menjalankan dan benar-benar mengelola,” ujarnya.
Faktor lain adalah skala dan kapasitas. Dari total 13.514 dapur SPPG aktif di seluruh Indonesia, Solo baru mengoperasikan 14 dapur di bawah pengawasan ketat.
Meskipun tanpa insiden, pertanyaan yang muncul: apakah standar ini bisa bertahan saat kapasitas meningkat sepuluh kali lipat?
Solo kini dianggap benchmark baru bagi pelaksanaan MBG. Namun keberhasilan ini menyingkap tantangan struktural di level nasional:
- Keterbatasan SDM pengawasan di daerah lain, terutama kabupaten dengan dapur skala besar.
- Ketimpangan kapasitas logistik dan distribusi pangan segar.
- Kebutuhan sinkronisasi antara BGN, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan yang sering kali masih berjalan parsial.
- Risiko politisasi program, mengingat MBG merupakan program unggulan pemerintah pusat dengan nilai anggaran jumbo.
Jika model Solo ingin diperluas, dibutuhkan mekanisme pengawasan lintas daerah yang tidak hanya berbasis laporan administratif, tetapi juga berbasis keterlibatan masyarakat seperti di Solo.
Kisah Solo menunjukkan bahwa program gizi nasional tidak harus berakhir dengan keluhan dan risiko keracunan, asalkan dijalankan dengan integritas, transparansi, dan kolaborasi nyata.
Namun, keberhasilan lokal tidak otomatis menjamin keberhasilan nasional, apalagi di tengah beban target 82 juta penerima manfaat.
Program Makan Bergizi Gratis kini memasuki fase krusial: antara idealitas Solo dan realitas Indonesia.
Jika pemerintah mampu menyalin semangat, bukan sekadar formatnya, maka dapur-dapur SPPG di seluruh negeri bisa menjadi simbol kemandirian pangan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. (NVR)