JAKARTA, AKURATNEWS.co– Gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah sejak Kamis (28/8) hingga hari ini, sabtu (30/8) dinilai bukan semata hasil tunggangan pihak tertentu, namun juga cerminan nyata dari kekecewaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional, prilaku pejabat dan wakil rakyat yang dinilai tidak memiliki empati pada rakyat.
Hal itu ditegaskan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. Ia, menilai kemarahan publik dipicu kegagalan pemerintah menjawab persoalan fundamental ekonomi serta prilaku pejabat dan wakil rakyat yang jauh dari rakyat.
“Murni kemarahan publik, pemerintah gagal dalam kebijakan ekonomi. Tidak bisa menjawab soal masalah lapangan kerja, ketimpangan dibiarkan,” kata Bhima, Jumat (29/8) lalu.
Pemerintah sebelumnya mengklaim perekonomian Indonesia tumbuh 5,12 persen pada kuartal II 2025, angka yang disebut stabil di tengah ketidakpastian global. Namun, menurut Bhima, pertumbuhan itu tidak tercermin di kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Ibarat puncak gunung es, investor justru membaca kemarahan publik sebagai masalah fundamental ekonomi Indonesia yang belum diselesaikan, sehingga timbul distrust, bukan dari aksi demonya, tapi dari kegagalan kebijakan ekonomi pemerintah,” jelasnya.
Bhima menambahkan, rendahnya daya beli masyarakat berpotensi menghambat momentum pemulihan ekonomi global. Bahkan peluang relokasi pabrik asing ke Indonesia untuk menghindari kenaikan tarif perdagangan Amerika Serikat berisiko hilang.
“Hampir sulit tumbuh di atas 5 persen kalau daya beli domestik rendah dan kemarahan publik tidak dijawab dengan solusi konkret,” katanya.
Demonstrasi pun dapat meluas ke isu yang lebih besar mengingat ketidakpuasan masyarakat sudah bermunculan di beragam sektor, mulai dari penurunan demokrasi, ekonomi yang melambat, dan sikap represif berulang aparat hukum dalam merespons kritikan.
“Public distrust luar biasa. Seluruh institusi mengecewakan. Kalau sudah begini, kemungkinan bisa ada semacam (tuntutan) tata ulang bernegara,” kata Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun.
Sedangkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menilai, pernyataan anggota DPR yang asal bicara juga menjadi penyebab utama demo pecah sejak Senin (25/8/2025) hingga hari ini. JK pun meminta anggota dewan sebagai wakil rakyat untuk tidak berbicara sembarangan ketika menanggapi kritik dan keresahan masyarakat akibat sejumlah kebijakan.
“Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat. Ini semua yang menjadi penyebab daripada masalah,” kata Jusuf Kalla, Jumat (29/8).
Seperti diketahui, aksi demonstrasi yang awalnya dipusatkan di depan Gedung DPR, Jakarta, kini meluas ke sejumlah titik di ibu kota seperti Senen dan Kwitang, serta ke daerah lain seperti Bandung, Surabaya, dan Solo.
Demonstrasi ini semakin panas setelah seorang driver ojek online (ojol), Affan Kurniawan, tewas terlindas kendaraan taktis Brimob saat sedang mengantar makanan di kawasan DPR. Affan bukan bagian dari massa aksi, namun kematiannya menjadi simbol kemarahan publik. Selain menuntut keadilan untuk Affan, massa aksi juga menyuarakan protes terhadap gaji dan tunjangan DPR yang dinilai fantastis, di tengah kesulitan ekonomi rakyat.
Banyak analis menilai, jika gejolak sosial ini tidak segera direspons serius oleh pemerintah, risiko ekonomi Indonesia bisa semakin berat. Investor bisa kehilangan kepercayaan (investor distrust) terhadap stabilitas kebijakan ekonomi nasional, sementara konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama PDB berpotensi melemah lebih dalam.
Dengan kondisi lapangan kerja yang stagnan, ketimpangan sosial yang tinggi, serta minimnya reformasi struktural, demonstrasi yang meluas bisa menjadi indikator bahwa stabilitas sosial-ekonomi Indonesia rapuh, meski angka pertumbuhan PDB terlihat positif di atas kertas.
Jadi, janganlah sibuk menuduh dan terus menyebut jika demo ini ditunggangi pihak lain yang ingin membuat rusuh kondisi negara. Sudah sebaiknya pejabat dan penguasa negeri ini intospeksi diri. Sudah benarkah Anda mengurus negara ini? (NVR)