JAKARTA, AKURATNEWS.co – Gelombang kritik terhadap DPR pasca aksi unjuk rasa pada 28 Agustus lalu terus mengemuka.
Namun, dinamika di lapangan menunjukkan arah yang berbeda, polisi justru menjadi sasaran amarah massa, sementara DPR seakan lepas dari tanggung jawab.
Seperti diungkapkan Ketua Komite Nasional Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK), Abdullah Kelrey menilai, ada skenario politik yang sengaja dimainkan sejumlah pihak untuk mengalihkan isu.
Menurutnya, protes yang semestinya diarahkan kepada wakil rakyat justru diputarbalikkan menjadi konflik horizontal antara masyarakat dan aparat keamanan.
“Awalnya isu ditujukan untuk DPR, tapi sekarang malah polisi yang jadi sasaran. DPR seperti cuci tangan, sementara rakyat dibenturkan dengan rakyat melalui aparat di lapangan,” kata Kelrey di Jakarta, Jumat (29/8).
Dalam bentrokan di depan Gedung DPR pada 28 Agustus lalu, kerusuhan pecah ketika aparat berupaya membubarkan massa aksi. Peristiwa itu menelan korban jiwa, yang kemudian memicu gelombang narasi di media sosial bahwa polisi bertindak represif.
Namun, Kelrey menegaskan masyarakat sebaiknya tidak langsung menyalahkan kepolisian.
“Tuhan punya cara sendiri memanggil setiap orang. Jangan berpikir bengkok seolah-olah polisi yang salah. Polisi juga tidak ingin ada korban, sama seperti rakyat yang ingin damai,” ujarnya.
Menurut Kelrey, polisi sejatinya adalah bagian dari rakyat yang ditugasi menjaga keamanan. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi dan menghindari benturan langsung dengan aparat.
Lebih jauh, Kelrey juga menyoroti adanya indikasi mobilisasi kelompok pengemudi ojek online (ojol) dalam demonstrasi tersebut. Ia menilai para ojol hanya dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperbesar eskalasi aksi.
“Selama ini ojol tidak pernah mengorganisir gerakan sendiri. Jadi jelas ada yang menunggangi. Kalau mau bersuara, kenapa bukan ke DPR?,” tegasnya.
Kelrey menegaskan kembali agar fokus gerakan tidak bergeser. Menurutnya, momentum Hari Ulang Tahun DPR seharusnya menjadi “kado kritik” bagi wakil rakyat, bukan malah ajang bentrokan dengan aparat.
“Ayo kembali ke tuntutan awal. Jangan sampai kita dibodohi dengan skenario yang sengaja dibangun. Kritik harus diarahkan ke DPR, baik di pusat maupun daerah, karena merekalah yang membuat kebijakan,” ujarnya.
Sejumlah analis menilai pergeseran isu ini bisa menguntungkan DPR yang saat ini tengah mendapat sorotan tajam terkait sejumlah kebijakan kontroversial, termasuk revisi UU Pemilu dan isu kenaikan tunjangan anggota dewan.
Dengan ‘cuci tangan’ dari tanggung jawab, DPR berpotensi keluar dari pusaran kritik, sementara kepolisian harus menanggung beban kemarahan publik.
Situasi ini seolah menjadi gambaran bagaimana relasi kuasa antara lembaga legislatif, aparat, dan rakyat kerap dimainkan untuk mengalihkan sorotan dari isu utama. (NVR)