JAKARTA, AKURATNEWS.co – Laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, Indonesia mengalami deflasi tahunan pertama sejak Maret 2000. Sebelumnya, Indonesia sempat mengalami deflasi bulanan berturut-turut pada periode Mei-September 2024.
Terkait hal ini, anggota Komisi X DPR, Anis Byarwati, menyoroti tren ini sebagai indikator serius akan melemahnya daya beli masyarakat. Deflasi yang terjadi secara berturut-turut sejak Mei hingga September 2024 ini dikatakannya menandakan ketidakmampuan masyarakat dalam mengonsumsi barang dan jasa secara wajar.
“Setelah 25 tahun, Indonesia kembali mengalami deflasi tahunan. Pemerintah perlu mendalami situasi ini dan mewaspadainya,” ujar Anis di Jakarta, baru-baru ini.
Menurutnya, meskipun Purchasing Managers’ Index (PMI) pada Februari meningkat ke angka 53,6 dibanding bulan sebelumnya yang berada di 51,9, daya beli masyarakat tetap menjadi perhatian utama.
Berdasarkan data BPS, jumlah kelas menengah Indonesia pada 2024 hanya tersisa 47,85 juta orang atau sekitar 17,13 persen dari total populasi. Angka ini menunjukkan adanya penurunan signifikan dibandingkan tahun 2019 yang mencatat jumlah kelas menengah mencapai 57,33 juta orang atau 21,45 persen.
“Sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah mengalami penurunan kelas. Ini menjadi indikator bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan yang cukup tajam,” tambah Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini.
Anis menilai bahwa situasi ini merupakan warisan dampak makroekonomi dari pemerintahan sebelumnya yang harus ditanggung Kabinet Merah Putih saat ini. Ia mengingatkan bahwa jika deflasi terus berlanjut, maka akan berdampak pada berkurangnya aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya dapat membuat harga semakin jatuh dan menekan sektor usaha.
Meski BPS menyebut deflasi kali ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan diskon tarif listrik, Anis tetap menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ia mendorong kebijakan yang dapat mengerek konsumsi masyarakat, terutama dalam momentum Ramadan.
“Redseer Strategy Consultants memperkirakan total belanja masyarakat Indonesia selama Ramadhan 2025 akan mencapai Rp1.188 triliun. Pemerintah harus memastikan insentif yang mendukung konsumsi, seperti diskon tarif transportasi dan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja, termasuk pengemudi ojek online. Langkah ini diharapkan dapat mendorong permintaan secara keseluruhan dalam perekonomian,” jelasnya.
Terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Abdul Malik membandingkan kondisi deflasi saat ini dengan situasi pada tahun 2000. Menurutnya, deflasi awal milenium lebih merupakan efek dari penyesuaian sistem harga pasca-Krisis 1998 yang menyebabkan gejolak nilai tukar.
“Meski sama-sama deflasi, yang terjadi sekarang lebih mengkhawatirkan. Jika pada Maret 2000 deflasi terjadi sebagai dampak lanjutan dari krisis yang sudah berlalu dan sedang dalam proses pemulihan, saat ini kita masih menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita membutuhkan pengelolaan makroekonomi yang lebih baik untuk mengatasi kekhawatiran ini,” paparnya di Jakarta, Jumat (7/3).
Dengan kondisi ini, pemerintah diharapkan mampu merancang kebijakan yang tepat guna mendorong konsumsi dan menghindari dampak lebih dalam dari deflasi yang berkelanjutan. Pemantauan terhadap indikator ekonomi makro serta respons cepat terhadap pelemahan daya beli masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. (NVR)