MEDAN, AKURATNEWS.co – Mantan Menteri Perdagangan, Thomas T Lembong menyuarakan keprihatinannya terkait pengelolaan keuangan negara yang dinilainya tidak terkelola secara profesional.

Pria yang akrab disapa Tom Lembong ini pun mempertanyakan urgensi dan justifikasi di balik melejitnya anggaran Kementerian Pertahanan yang bersumber dari hutang luar negeri.

Berdasarkan laporan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah disepakati bahwa anggaran belanja alutsista yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri akan naik sebesar USD4.25 miliar, dari sebelumnya USD20.75 miliar untuk periode 2020-2024, menjadi USD25 miliar. Kenaikan tersebut setara dengan sekitar Rp60-70 triliun menggunakan kurs hari ini.

Dalam konteks ini, Tom mengekspresikan kekhawatiran atas urgensi dan proporsi alokasi anggaran tersebut.

“Seberapa besar urgensi mengguyur dana puluhan trilyun untuk tambahan alutsista sementara rakyat semakin tertekan dengan harga pangan yang terus naik, kesulitan akses kesehatan, mahalnya pendidikan, minimnya lapangan kerja, serta kesulitan memiliki rumah?” tanyanya.

Sebagai seorang mantan menteri, Tom menilai bahwa publik berhak mendapatkan rincian dan penjelasan yang transparan mengenai fantastisnya peningkatan anggaran pertahanan. Ia menyoroti perlunya penyeimbangan antara kebutuhan pertahanan dengan isu-isu yang dihadapi rakyat.

Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) ini juga mengkritisi kinerja Kementerian Pertahanan yang dinilainya problematik. Kontroversi mengenai minimnya transparansi, potensi konflik kepentingan, dan kurangnya penjelasan mengenai prioritas dan rencana strategis kementerian tersebut menjadi sorotan.

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang hanya memberikan nilai B bagi kementerian tersebut, lanjut Tom, semakin menambah keprihatinan. Nilai B merupakan kategori nilai SAKIP terendah di antara 33 Kementerian di daftar penilaian SAKIP oleh Kementerian PANRB pada tahun 2022, dimana terdapat 9 kementerian yang mendapatkan nilai B, sedangkan kementerian lainnya mendapatkan nilai BB (20 kementerian) dan A (4 kementerian).

Tom berharap jika Kementerian Pertahanan terus mengambil sikap tidak transparan dalam peningkatan anggaran ini, maka sebagai pihak yang menyetujui peningkatan anggaran tersebut, Kementerian Keuangan bisa menjadi pihak yang memberikan penjelasan teknokratis dan profesional kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam mengelola keuangan negara.

“Sebenarnya saya terkejut, bahwa Ibu Sri Mulyani sebagai profesional yang dihormati banyak kalangan di masyarakat luas bisa dengan begitu saja menyetujui kenaikan anggaran pengadaan alutsista yang begitu drastis, apalagi di tengah-tengah pemilu tanpa ada keterangan yang rinci, tidak ada transparansi. Ibu Sri Mulyani adalah harapan terakhir, garda terakhir Menteri yang profesional, teknokratis, dan kita benar-benar berharap supaya beliau bisa memberikan keterangan yang lebih transparan, rinci, dan terbuka,” ujarnya lagi.

Menanggapi pertanyaan terkait apakah ia akan mencoba berdiskusi secara langsung mengenai isu ini, Tom meminta tolong kepada para wartawan yang hadir untuk menyampaikan pertanyaannya ke Menteri Keuangan.

“Mohon tanyakan kepada Ibu Sri Mulyani, sampaikan, Ibu Menteri Keuangan, ada pertanyaan dari Pak Tom Lembong, apakah Ibu Sri Mulyani bersedia memberikan keterangan lebih lanjut, lebih rinci, lebih detail, lebih transparan, mengenai kenaikan anggaran yang cukup drastis, yang diputuskan hanya dengan sekali rapat antara 4 individu,” pungkasnya. (NVR)

By Editor2