JAKARTA, AKURATNEWS.co – Angka itu tampak manis di permukaan. Lima koma satu satu persen. Stabil, terjaga, dan secara statistik cukup menenangkan.
Namun di balik grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025, tersimpan kegelisahan yang tak tercatat dalam tabel Produk Domestik Bruto (PDB).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen secara year on year (yoy).
Capaian ini disampaikan langsung Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam Rilis Berita Resmi Statistik, Kamis (5/2).
“Secara kumulatif, perekonomian Indonesia selama 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen,” ujar Amalia.
Secara nominal, nilai PDB Indonesia pada 2025 tercatat mencapai Rp23.821,1 triliun atas dasar harga berlaku.
Sementara atas dasar harga konstan, PDB berada di level Rp13.580,5 triliun. Angka ini menegaskan bahwa ekonomi Indonesia masih bergerak dalam lintasan pertumbuhan moderat, relatif konsisten dengan tren pasca pandemi.
Pada kuartal IV 2025, laju ekonomi bahkan sedikit menguat. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan terakhir 2025 mencapai 5,39 persen (yoy).
Nilai PDB kuartal IV 2025 atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp6.147,2 triliun, sementara atas dasar harga konstan sebesar Rp3.474,5 triliun.
Namun, di tengah stabilitas angka-angka tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa ekonomi tak kunjung melonjak, padahal ekspektasi publik terlanjur tinggi?
Soal ini, ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai capaian pertumbuhan 5,11 persen belum mencerminkan lompatan ekonomi sebagaimana narasi yang selama ini digaungkan pemerintah.
Menurutnya, 2025 seharusnya menjadi momentum akselerasi. Pemerintahan baru telah bekerja dengan energi politik yang besar, anggaran diklaim lebih mandiri, dan ruang fiskal dinilai cukup longgar untuk mendorong pertumbuhan yang lebih agresif.
“Padahal anggaran pemerintahan Prabowo disebut sudah mandiri, ruang fiskal terasa ada, energi politik besar, lalu apa yang kurang? Bingung,” ujar Achmad, Kamis (5/2).
Ia menilai berbagai program berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sejumlah kebijakan distribusi sosial lainnya memang menyedot perhatian publik di awal, tetapi belum cukup kuat menciptakan efek berantai ke sektor riil.
Daya ungkit terhadap kelas pekerja, industri kecil, dan UMKM dinilai masih terbatas. Konsumsi rumah tangga memang tumbuh, namun tidak cukup ekspansif untuk mendorong lonjakan permintaan yang lebih luas.
Lebih jauh, Achmad menyoroti karakter pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 yang dinilainya sekadar tumbuh, tanpa tenaga tambahan untuk berlari lebih cepat.
“Karakter utama ekonomi 2025 yang sekadar tumbuh itu adalah konflik kepentingan. Pertumbuhan kehilangan tenaga karena politik menjadi panglima,” tegasnya.
Ia menilai orientasi kebijakan yang terlalu politis berisiko menggerus efektivitas program ekonomi. Alih-alih menjadi mesin pertumbuhan baru, kebijakan justru tersandera kompromi dan tarik-menarik kepentingan.
Di tengah tekanan global yang masih belum sepenuhnya reda, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, fluktuasi harga komoditas, hingga ketidakpastian geo politik, Indonesia memang berhasil menjaga stabilitas.
Namun stabilitas itu belum cukup untuk membawa ekonomi keluar dari jebakan pertumbuhan menengah.
Dengan pertumbuhan 5,11 persen, Indonesia masih berada di jalur aman. Tapi tantangan ke depan bukan lagi soal bertahan, melainkan soal melaju.
Tanpa dorongan produktivitas, investasi berkualitas, dan kebijakan yang benar-benar menyentuh sektor riil, pertumbuhan berisiko kembali menjadi rutinitas tahunan yang rapi di laporan, tetapi hambar di kehidupan sehari-hari.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah, melainkan ke mana arah dan seberapa jauh ia melangkah. (NVR)