JAKARTA, AKURATNEWS.co – Capaian swasembada delapan komoditas pangan yang disampaikan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR 14 Agustus 2026 dipandang perlu diimbangi reformasi kebijakan struktural agar menuju kedaulatan pangan sejati.
Hal ini ditegaskan Koordinator Pusat BEM SI 2025-2026, Muzammil Ihsan. Ia menilai mengapresiasi kebijakan pemerintah memangkas 145 aturan penyaluran pupuk dan menurunkan harga pupuk hingga 20 persen.
Langkah tersebut disebut efektif mendongkrak produktivitas dalam waktu singkat dan menjadi wujud kehadiran negara di sisi petani.
“Namun jika kita menakar ulang makna ‘kedaulatan’ dari kacamata ekonomi-politik, keberhasilan instan yang bertumpu pada intervensi harga dan pasokan input ini justru menyimpan kerentanan struktural yang cukup mendalam,” ujar Muzammil, Minggu (17/8).
Muzammil menyebut pendekatan kebijakan saat ini mencerminkan paradigma Productivism yang menitikberatkan pada kuantitas hasil panen.
Menurutnya, penurunan harga pupuk 20 persen memang meringankan biaya produksi, tetapi berpotensi mempercepat degradasi hara tanah akibat penggunaan pupuk kimia sintetis secara masif.
Ia mengacu pada konsep Metabolic Rift dari Karl Marx.
“Ketika tanah kehilangan kesuburan alaminya, petani akan terjebak dalam lingkaran ketergantungan input eksternal yang semakin tinggi,” katanya.
Kelemahan itu juga dilihat dari perspektif Agrarian Extractivism Henry Bernstein dan Regime Pangan Korporat Philip McMichael.
Muzammil menilai swasembada sering disalahartikan sebagai kedaulatan. Swasembada hanya soal kecukupan volume, sementara kedaulatan pangan menuntut otonomi petani atas tanah, air, dan benih.
Ia menyoroti keuntungan PT Pupuk Indonesia yang dilaporkan melonjak 252,8 persen.
“Surplus ekonomi ini mencerminkan keberhasilan kapitalisme negara, bukan penguatan akumulasi modal di tangan petani gurem. Petani diposisikan sebagai konsumen pasif dari industri input negara,” ujarnya.
Untuk perbandingan, Muzammil menyebut Uni Eropa melalui Common Agricultural Policy Green Deal telah memotong subsidi pupuk kimia 20 persen dan mengalihkannya ke insentif organik. Strategi Farm to Fork di Eropa dinilai mampu menjaga stabilitas pangan sekaligus menyelamatkan biodiversitas tanah.
Begitu pula Jepang lewat strategi MeaDRI yang menargetkan pengurangan pupuk kimia sintetis 35 persen pada 2050 dengan mendanai riset biologi tanah.
“Indonesia seharusnya mencontoh lompatan kebijakan ini agar tidak mengulangi kesalahan sejarah negara industri yang terlambat memitigasi kerusakan tanah,” katanya.
Muzammil mendorong pemerintah menerapkan skema Fiscal Subsidy Decoupling. Skema ini berupa pengurangan bertahap alokasi subsidi pupuk kimia sebesar 15 persen setiap tahun anggaran. Dana tersebut dialihkan menjadi Direct Green Cash Transfer ke rekening petani atau untuk pembangunan pabrik pupuk organik berbasis komunitas di desa.
Ia juga mengusulkan agar anggaran yang selama ini dinikmati holding BUMN pupuk direorientasi untuk pembiayaan sertifikasi organik gratis dan insentif bagi petani dalam masa transisi dari kimia ke organik.
Muzammil juga mengomentari pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai off-taker tunggal komoditas desa. Ia menilai langkah itu tepat untuk meredam manipulasi pasar. Namun ia mengingatkan adanya risiko “birokratisasi koperasi” dan kooptasi elite lokal.
Ia pun mengusulkan tiga pilar regulasi:
1. Asimetri Hak Suara Proporsional, dimana hak suara tertinggi di RAT dipegang penggarap lahan gurem.
2. Digital Trust Protocol, pencatatan stok, harga dan distribusi dalam sistem ledger terdesentralisasi.
3. Kewajiban alokasi 25 persen SHU ke “Dana Abadi Ekologi Desa” untuk air bersih, pertanian organik lokal, dan perlindungan sosial buruh tani.
“Refleksi kritis ini bukan untuk mengecilkan kerja keras pemerintah dan petani. Data keberhasilan adalah modal penting bagi stabilitas nasional. Namun reformasi harus diarahkan agar kita tidak hanya mandiri secara statistik, tetapi juga kokoh secara ekologis dan berdaulat penuh dari akar rumput,” pungkas Muzammil. (NVR)